Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Natuna Tahun 2017 Nomor 3). Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara operasional khususnya pembangunan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Natuna.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dibentuk untuk menegakkan PERDA dan PERKADA, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus profesional untuk bisa berkinerja menjadi profesional, berintegritas dan selalu melayani dengan hati harus dimulai dengan pola pikir (paradigma) Satpol PP itu sendiri. Satpol PP dan Linmas harus mampu menghilangkan citra negatif di mata masyarakat. Selalu bisa mengeliminir sikap dan sifat arogan, harus bisa mengkedepankan paradigma keberadaan Satpol PP untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Agar hadir rasa aman, nyaman dan tentram di hati dan pikiran masyarakat.

Apabila kenyamanan dan ketentraman dirasakan masyarakat, maka masyarakat akan bisa melaksanakan berbagai aktifitasnya tanpa harus melakukan pelanggaran aturan, kebijakan Pemerintah/Pemda. Upaya penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran harus menjadi bagian akhir dalam pelayanan Satpol PP, karena upaya “Preventif” dan “PreEmtif (tindakan yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan) yang dilakukan Satpol PP menjadi proses awal pelindungan masyarakat. Kepatuhan Masyarakat itu tumbuh karena kesadaran masyarakat sendiri untuk patuh bukan karena diberi sanksi atau karena ada operasi. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi Satpol PP dalam memberikan perlindungan masyarakat.

Sebagai tim atau satuan yang bersifat humanis memiliki ciri-ciri diantaranya mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan asas berperikemanusiaan atau pengabdi kepentingan sesama umat manusia. Adapun ciri-ciri dari humanis itu adalah:

1. Memperlakukan semua orang dengan baik dan sopan tanpa pilih kasih dalam setiap tindakan dan perbuatan;
2. Memperlakukan semua orang atas dasar perikemanusiaan;
3. Mengedepankan penyelesaian semua masalah dengan berpedoman pada aturan yang sudah ada atau aturan yang dibuat untuk disepakati secara bersama-sama;
4. Selalu mengedepankan sikap yang baik, bukan kekerasan dalam setiap persolan atau pun pelanggaran dalam pelaksanaan tugas;
5. Dalam melaksanakan tugas selalu berpedoman pada ketentuan dan aturan yang ada tidak main hakim sendiri apalagi melakukan tindakan yang anarkis sehingga masyarakat tidak simpati dan senang dengan keberadaan Tim atau satuan yang telah dibentuk dalam rangka membantu tugas Satpol PP

   Melihat fenomena diatas Pembentukan Tim SIMPRANA Satuan Polisi Pamong Praja Natuna dimaksudkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin strategis sebagai peran penting dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam menegakan Peraturan Daerah  dan Peraturan Kepala Daerah.

   Atas dasar itulah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merancang inovasi Pelayan Publik yang diberi nama SIMPRANA Tim Satuan Informasi Praja Wibawa Natuna. Kehadiran Tim SIMPRANA Satpol PP dan Linmas solusi membangun citra baik serta merupakan Tim yang selalu memberikan segala informasi yang berkenaan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan segala informasi yang berkenaan dengan peraturan dan perundangan-undangan

Tujuan Jangka Pendek:

1. Terbentuknya Tim SIMPRANA Satpol PP dan Linmas Kabupaten
2. Terselenggaranya pelatihan komunikasi efektif Tim SIMPRANA Satpol PP dan Linmas Kabupaten
3. Tersusunnya Pedoman penyelenggaraaan Tim SIMPRANA Satpol dan Linmas Kabupaten
4. Tersosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Tim SIMPRANA Satpol Linmas dalam melakukan tugas kedinasan Satpol PP Kabupaten
5. Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pedoman Penyelenggaraan Tim SIMPRANA Satpol dan Linmas Natuna.

Tujuan Jangka Menengah (6 bulan):

1. Meningkatnya capaian kinerja Tim SIMPRANA Satpol PP dan Linmas di Kabupaten
2. Meningkatnya ketertiban dan keamanan daerah melalui Tim SIMPRANA Satpol PP dan Linmas di Kabupaten

Tujuan Jangka Panjang (lebih dari 6 bulan):

1. Terwujudnya jejaring kerja Tim SIMPRANA Satpol PP dan Linmas di setiap Kecamatan Kabupaten
2. Terwujudnya sosialisasi pedoman penyelenggaraan Satpol dan Linmas dalam melakukan tugas kedinasan Satpol PP di setiap Kecamatan Kabupaten
3. Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Penyelenggaraan Tim SIMPRANA Satpol dan Linmas Kabupaten Natuna.

Internal:

1. Meningkatnya capaian kinerja Tim SIMPRANA pada Satpol PP dan Linmas Kabupaten
2. Meningkatnya ketertiban dan keamanan daerah melalui Tim SIMPRANA Satpol PP dan Linmas di Kabupaten

Eksternal:

1. Merubah paradigma Satpol PP dimata masyarakat menjadi lebih