Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Daerah. Dalam  melaksanakan  pengendalian  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah,   dan   Rencana   Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota/Kabupaten.

Keberhasilan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang merupakan tugas pokok Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah akan di laporkan setiap tahunnya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) menuangkan laporan antara target target kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dengan realisasi kinerja.

Dalam  menetapkan  isu  prioritas/  core  issue,  dapat  digunakan  teknik tapisan isu dengan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Analisi USG merupakan salah satu cara untuk menetapkan urutan prioritas isu masalah dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan dan perkembangan setiap variable dengan metode teknik scoring. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan penyusunan aksi perubahan adalah untuk lebih mengefektifkan waktu evaluasi pembangunan daerah baik waktu evaluasi rencana kerja (Renja) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna setiap triwulan. Dalam penyusunan aksi perubahan dibagi dalam 3 tahapan yaitu:

Dalam  kegiatan  Pelatihan  Kepemimpinan  berlangsung maka target  yang akan  di  kerjakan  adalah  terbangunnya  Sistem  Evaluasi  Kinerja Pembangunan (SEKejaP)
b. Jangka Menengah

Setelah kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, system ini akan digunakan dalam evaluasi Rencana Kerja (Renja) triwulan II baik untuk pengukuran kinerja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun di seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Natuna

Dalam jangka panjang system ini akan di gunakan untuk evaluasi RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) semester II tahun 2023

Manfaat yang di harapkan dari penyusunan Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (SEKejaP) bagi perangkat daerah adalah dapat mempermudah dalam menyusun evaluasi kinerja dari masing-masing perangkat daerah. Sedangkan manfaat bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah dapat mempercepat pemintaan data evaluasi kinerja perangkat daerah per triwulan, ketepatan waktu penyusunan laporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) per triwulan yg akan disampaikan ke Provinsi Kepulauan Riau. Yang paling penting adalah meningkatnya kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelayanan publik

Adapun kondisi yang diharapkan dengan adanya perubahan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah:

1.     Efektifnyawaktu evaluasi kinerja pembangunan
2.     Optimalnya penyajian data target danrealisasi tahun sebelumnya
3.     OptimalnyaSDM dalam menyajikan data hasil evaluasi